Foto: Ketua Komisi II DPRD Barsel Hj Yangsi Hartini SH.MM
BUNTOK, SampurnaNews.com – Menurunnya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan serius bagi keuangan Kabupaten Barito Selatan (Barsel). Menghadapi kondisi tersebut, DPRD Barsel meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mulai memaksimalkan potensi pendapatan daerah dengan langkah-langkah yang lebih inovatif.
Namun, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak boleh dilakukan dengan membebankan biaya tambahan kepada masyarakat, khususnya kelompok pedagang kecil.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Ketua Komisi II DPRD Barsel, Hj. Yangsi Hartini, SH, dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 bersama OPD mitra kerja Komisi II.
Yangsi mengungkapkan, pembahasan anggaran tersebut tidak hanya berfokus pada penyusunan program kegiatan, tetapi juga menggali kemampuan masing-masing OPD dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Menurutnya, ketergantungan Barsel terhadap dana transfer pemerintah pusat masih sangat tinggi. Sementara itu, alokasi transfer terus mengalami penurunan, mulai dari APBD murni 2026, APBD perubahan 2026 hingga penyusunan APBD murni 2027.
“Kita ingin mengetahui program-program prioritas masing-masing OPD sekaligus mempertanyakan bagaimana strategi mereka untuk meningkatkan PAD. Sebab, dana transfer dari pusat terus berkurang dan ini tentu menjadi tantangan bagi kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai, kondisi tersebut seharusnya menjadi dorongan bagi OPD untuk lebih serius menggali potensi pendapatan yang selama ini belum dikelola secara maksimal.
Meski demikian, ia mengingatkan agar jangan sampai upaya mengejar target PAD justru mengorbankan masyarakat yang sedang berjuang mempertahankan kondisi ekonominya.
Salah satu contoh yang menjadi perhatian Komisi II adalah rencana Dinas Perikanan Barsel menaikkan tarif sewa lapak pedagang.
Menurut Yangsi, rencana tersebut perlu dikaji kembali karena kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum sepenuhnya membaik. Kenaikan biaya sewa berpotensi menambah beban pedagang yang pendapatannya juga mengalami penurunan.
“Anggota DPRD tidak setuju jika kenaikan PAD dilakukan dengan menaikkan sewa lapak pedagang. Kita harus melihat kondisi mereka. Saat ini ekonomi sedang sulit, daya beli masyarakat menurun dan otomatis pendapatan pedagang juga terdampak,” tegasnya.
Ia menekankan, pemerintah daerah perlu mencari sumber-sumber pendapatan alternatif melalui optimalisasi potensi daerah, peningkatan tata kelola retribusi, serta pembenahan sistem pemungutan PAD.
Dengan demikian, peningkatan pendapatan daerah tidak semata-mata bertumpu pada kenaikan tarif yang harus ditanggung masyarakat.
“Bagaimana PAD bisa tumbuh dan berkembang sehingga menjadi salah satu penopang belanja daerah, tetapi jangan sampai masyarakat yang justru terbebani. Itu yang harus menjadi perhatian kita bersama,” tutup Yangsi.
Komisi II DPRD Barsel berharap pembahasan KUA-PPAS 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, berpihak pada kepentingan masyarakat, serta mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah berkurangnya dukungan dana dari pemerintah pusat. (IB1).







