Foto: Anggota DPRD Barsel, Dr. H. Lisawanto, SE., MAP
BUNTOK, SampurnaNews.com – Menjelang berakhirnya masa Status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kekeringan tahap II di Kabupaten Barito Selatan (Barsel) sekitar di awal bulan Oktober 2026 ini, pemerintah daerah diminta tidak terburu-buru mencabut status tersebut.
Anggota DPRD Barsel, Dr. H. Lisawanto, SE., MAP, meminta agar masa tanggap darurat kembali diperpanjang apabila kondisi di lapangan masih menunjukkan adanya ancaman Karhutla dan kekeringan.
Politisi Partai Gerindra Barsel itu menilai, keputusan memperpanjang status tanggap darurat harus mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan, bukan semata-mata berdasarkan berakhirnya masa penetapan.
“Kalau kondisi di lapangan masih menunjukkan adanya potensi Karhutla dan kekeringan, tentu status tanggap darurat perlu dipertimbangkan untuk diperpanjang. Jangan sampai status dicabut, tetapi ancaman bencana masih ada,” tegas H.Lisawanto.
Menurutnya, penanganan Karhutla dan kekeringan membutuhkan kesiapsiagaan secara berkelanjutan. Terlebih, ancaman kebakaran dapat kembali meningkat apabila kondisi lahan masih kering dan curah hujan belum merata.
Ia meminta pemerintah daerah bersama BPBD, TNI, Polri, serta seluruh pihak terkait tetap memperkuat pemantauan terhadap titik rawan kebakaran dan wilayah yang mengalami kekeringan.
“Yang paling penting adalah keselamatan masyarakat. Jangan sampai kita lengah hanya karena status tanggap darurat berakhir. Jika memang indikator kebencanaan masih terpenuhi, perpanjangan status merupakan langkah yang perlu dilakukan,” ujarnya.
H Lisawanto juga mendorong agar selama status tanggap darurat diperpanjang, langkah penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan ketersediaan air bersih, pelayanan kesehatan, serta dukungan terhadap masyarakat di wilayah yang mengalami dampak langsung kekeringan dan asap Karhutla.
“Penanganan harus dilakukan secara menyeluruh. Bukan hanya bagaimana memadamkan api, tetapi juga bagaimana masyarakat tetap mendapatkan air bersih, pelayanan kesehatan dan perlindungan dari dampak asap,” pungkasnya. (IB1).
