Foto: Anggota DPRD Barsel H.Raden Sudarto.SH
Buntok,SampurnaNews.com – Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah mendapat sorotan dari DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel). Pemda diingatkan agar jangan menjadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan pegawai paruh waktu sebagai korban pemangkasan anggaran.
Peringatan keras itu disampaikan Anggota DPRD Barsel, H. Raden Sudarto, SH. Menurutnya, langkah penghematan anggaran memang wajar dilakukan di tengah tekanan fiskal, namun jangan sampai berujung pada merumahkan tenaga kerja yang selama ini menopang pelayanan publik.
“Jangan sampai alasan efisiensi justru dipakai untuk merumahkan P3K maupun pegawai paruh waktu. Mereka ini tenaga yang bekerja langsung melayani masyarakat,” tegas politisi yang akrab disapa H. Alex, Jumat (17/4/2026).
Ia menilai, jika pemerintah salah mengambil kebijakan, dampaknya bukan hanya dirasakan para pegawai, tetapi juga masyarakat luas. Sebab, banyak tenaga P3K dan pegawai paruh waktu ditempatkan di sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan, hingga pelayanan teknis lapangan.
“Kalau mereka dikurangi, otomatis pelayanan publik juga bisa terganggu. Ini harus dipikirkan matang-matang,” ujarnya.
Menurut H. Alex, efisiensi seharusnya dimulai dari memangkas belanja yang tidak produktif, seperti kegiatan seremonial, rapat-rapat tidak penting, hingga pengeluaran yang tidak memberi dampak langsung bagi masyarakat.
“Jangan yang gampang dipotong malah nasib pegawai kecil. Cari dulu anggaran yang bocor dan belanja yang tidak prioritas,” sentilnya.
Ia juga mengingatkan ancaman serius jika tenaga P3K dan pegawai paruh waktu dirumahkan, yakni melonjaknya angka pengangguran di Barito Selatan.
Berdasarkan data tahun 2025, angka pengangguran di Barsel disebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
“Kalau sekarang ditambah lagi tenaga kerja yang dirumahkan, jelas pengangguran makin tinggi. Ini bisa memicu masalah sosial baru,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu meminta pemerintah daerah lebih cermat dan berani melakukan penataan anggaran tanpa mengorbankan rakyat kecil. Menurutnya, kebijakan efisiensi jangan hanya terlihat bagus di atas kertas, tetapi menyisakan beban di lapangan.
“Efisiensi itu bukan memiskinkan pegawai kecil. Efisiensi yang benar adalah memangkas pemborosan, bukan menghilangkan mata pencaharian masyarakat,” pungkasnya. (IB1).
