DPRD Barsel

DPRD Barsel Desak Pemerintah Jangan Biarkan Petani Hadapi Karhutla Sendiri

Sampurna News
17
×

DPRD Barsel Desak Pemerintah Jangan Biarkan Petani Hadapi Karhutla Sendiri

Sebarkan artikel ini
IMG 20260915 093602
Oplus_0

Foto: Anggota DPRD Barsel Dr.H.Laawanto.SE.MAP.

Buntok,SampurnaNews.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Dr. H. Lisawanto, SE, MAP mendesak pemerintah agar tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga harus segera menyelamatkan nasib petani yang terdampak kekeringan dan bencana tersebut.

Ia menilai dampak karhutla dan kekeringan saat ini sudah masuk ke persoalan ekonomi masyarakat. Sejumlah lahan pertanian dan perkebunan warga mengalami gangguan produksi, bahkan berpotensi gagal panen dan kehilangan sumber pendapatan.

“Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membantu para petani. Mereka juga merupakan bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah,” kata Lisawanto kepada awak media, Selasa (15/9/2026).

Ia meminta Pemkab Barsel melalui SOPD terkait segera turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan secara menyeluruh. Pemerintah, katanya, harus mengetahui secara pasti berapa luas lahan yang terdampak, tingkat kerusakan serta kerugian yang dialami masyarakat.

“Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah semuanya parah. Harus dilihat langsung kondisi petani, berapa luas lahannya yang terdampak dan apa kebutuhan mereka,” tegasnya.

Menurut politisi Gerindra tersebut, pendataan jangan berhenti sebatas laporan administratif. Data yang dikumpulkan harus menjadi dasar nyata dalam menentukan kebijakan dan bentuk bantuan kepada masyarakat terdampak.

Bantuan juga tidak harus berupa uang. Pemerintah dapat menyesuaikan dengan kebutuhan petani, seperti penyediaan benih, pupuk bersubsidi, sarana produksi pertanian, pompa air, hingga pendampingan teknis untuk memulihkan lahan yang terdampak.

Lisawanto juga menyoroti kondisi sejumlah perkebunan masyarakat, termasuk tanaman karet dan rotan, yang ikut terdampak kebakaran. Kerusakan pada tanaman perkebunan dinilai lebih serius karena pemulihannya membutuhkan waktu panjang dan secara langsung mengancam pendapatan masyarakat.

“Jangan sampai petani dibiarkan menghadapi kondisi ini sendiri. Ketika produksi mereka terganggu, dampaknya bukan hanya kepada petani, tetapi juga terhadap ketersediaan pangan dan perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah harus memiliki langkah konkret, mulai dari menyelamatkan lahan yang masih produktif, menyediakan sumber air, membantu kebutuhan sarana produksi hingga memulihkan kembali usaha pertanian dan perkebunan masyarakat.

“Petani harus kita lindungi. Jangan hanya diperhatikan ketika masa panen, tetapi juga ketika mereka menghadapi bencana dan kesulitan seperti sekarang,” pungkasnya. (IB1)