Foto: Ketua DPRD Barsel Ir.HM.Farid Yusran.MM dan pimpinan DPRD lainya saat melakukan penandatanganan berita acara persetujuan bersama dengan Wakil Bupati. (Ist).
BUNTOK, SampurnaNews.com – Kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel) menghadapi tekanan serius. Dalam Perubahan APBD 2026, pemerintah daerah bersama DPRD harus memangkas anggaran hampir Rp200 miliar akibat turunnya transfer ke daerah, sulitnya pencapaian PAD, serta realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang jauh di bawah proyeksi.
Pemangkasan tersebut terungkap setelah DPRD Barsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyelesaikan pembahasan akhir Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2026.
Persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Barsel ditandatangani dalam Rapat Paripurna DPRD Barsel, Senin (28/9/2026).
Ketua DPRD Barsel, HM Farid Yusran, mengatakan persetujuan bersama tersebut menjadi tahapan akhir sebelum Raperda Perubahan APBD ditetapkan menjadi Perda.
“Ini merupakan tahapan terakhir dalam penyusunan Raperda Perubahan APBD 2026. Dari hasil pembahasan bersama TAPD, tidak ada perubahan dari KUA-PPAS yang telah disepakati sebelumnya,” kata Farid.
Menurutnya, persetujuan tersebut harus diselesaikan sebelum batas waktu sebagaimana ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019, yakni paling lambat 30 September.
Namun, di balik selesainya pembahasan tersebut, kondisi fiskal Barsel menjadi perhatian. Farid mengungkapkan, ruang fiskal daerah menyusut sehingga sejumlah program dan kegiatan harus dikurangi.
Farid menjelaskan, tekanan utama berasal dari penurunan transfer ke daerah, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH).
Menurutnya, angka DBH yang sebelumnya dimasukkan dalam APBD murni ternyata berbeda dengan angka yang kemudian ditetapkan melalui keputusan Menteri Keuangan.
“DBH yang kita cantumkan dalam APBD murni ternyata tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan. Karena itu, kita harus melakukan penyesuaian dan memangkas sejumlah kegiatan,” jelasnya.
Tidak hanya DBH, kemampuan daerah menggenjot PAD juga menghadapi tantangan.
“PAD juga cukup sulit mencapai target yang ditetapkan, karena kondisi masyarakat dan kondisi musim seperti sekarang ini turut berpengaruh,” ujarnya.
Tekanan fiskal semakin besar karena realisasi SiLPA tidak sesuai dengan proyeksi awal.
Farid menyebut, sebelumnya SiLPA diproyeksikan mencapai ratusan miliar rupiah. Namun, setelah realisasi diketahui, nilainya hanya sekitar Rp10 miliar.
“Untuk SiLPA, sebelumnya kita memproyeksikan nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Namun, realisasinya ternyata hanya sekitar Rp10 miliar,” ungkapnya.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah dan DPRD harus melakukan penyesuaian besar terhadap struktur belanja.
“Akibatnya, kita harus melakukan penyesuaian anggaran dan memangkas hampir Rp200 miliar,” tegas Farid.
Meski terjadi pemangkasan besar, Farid menegaskan perubahan APBD tetap diarahkan untuk membiayai kebutuhan yang dinilai mendesak dan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Ia mencontohkan penanganan bencana banjir, penguatan perekonomian masyarakat serta berbagai kebutuhan prioritas lainnya.
“Yang kita tekankan adalah bagaimana anggaran yang tersedia bisa diarahkan untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak. Misalnya penanganan bencana banjir, membantu perekonomian masyarakat, dan kebutuhan prioritas lainnya,” katanya.
Menurut Farid, efisiensi tidak semata-mata berarti mengurangi anggaran, tetapi melakukan penyisiran agar kemampuan keuangan daerah yang terbatas tidak terserap untuk kegiatan yang kurang mendesak.
“Jadi, bukan sekadar memangkas anggaran, tetapi kita harus memastikan anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk kebutuhan yang prioritas dan mendesak,” pungkasnya. (IB1).
