Foto: Anggota DPRD Barsel Purliani Thea, S.Kep.M.M
BUNTOK,SampurnaNews.com – Dalam rangka menyerap aspirasi dan mendengarkan langsung berbagai kebutuhan masyarakat, Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Purliani Thea, S.Kep., M.M. melaksanakan kegiatan reses di sejumlah desa wilayah Kecamatan Dusun Selatan (Dusel) atau Daerah Pemilihan (Dapil) I Barsel.
“Dari hasil reses, ada beberapa hal yang menjadi perhatian utama masyarakat. Di antaranya terkait agenda prioritas Presiden, yakni ketahanan pangan, peningkatan mutu pendidikan, pemerataan layanan kesehatan, serta penguatan ekonomi rakyat,” ujar Purliani kepada awak media, Senin (3/11/2025).
Politisi dari PDI Perjuangan Barsel itu menyampaikan, masyarakat Desa Bambaler mengusulkan agar pemerintah melakukan pembersihan sungai untuk mempermudah akses transportasi. Beberapa titik sungai seperti Sungai Palui, Sungai Seberang Baru, dan sejumlah anak sungai lainnya mengalami pendangkalan dan hanya bisa dilalui saat debit air tinggi.
Sementara itu, masyarakat di wilayah Tanjung Jawa berharap pembangunan jalan Tanjung Jawa–Majundre dapat segera dilanjutkan. Selain infrastruktur jalan, sekitar 90 persen warga Tanjung Jawa yang berprofesi sebagai petani padi juga mengusulkan bantuan alat pertanian seperti traktor, serta meminta pemerintah menambah titik distribusi pupuk bersubsidi agar tidak harus jauh-jauh ke Sababilah.
“Warga berharap ada solusi agar pupuk bersubsidi bisa diambil di desa, tanpa harus menempuh jarak jauh dan mengeluarkan biaya tambahan,” ujarnya.
Keluhan serupa datang dari Desa Teluk Mampun, di mana warga meminta pemerintah segera menyelesaikan pembangunan jalan darat yang menghubungkan desa mereka dengan Penda Asam. Meski proyek tersebut telah dirintis beberapa tahun lalu, namun hingga kini belum sepenuhnya bisa dilalui karena jalan masih panjang dan jembatan penghubung belum dibangun.
Di Desa Muara Talang, aspirasi warga mencakup pembangunan jalan desa, perbaikan jaringan pipa PDAM, serta pengadaan kelotok dan rengge untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Sedangkan di Desa Dangka dan Tetei Lanan, warga menghadapi kendala biaya pembukaan lahan perkebunan sawit yang mencapai sekitar Rp 9,5 juta per hektare, belum termasuk biaya herbisida dan perawatan lainnya. Mereka berharap adanya bantuan rondap dan hexavator dari pemerintah, serta peningkatan jalan dan pemasangan penerangan (tiang listrik) di kawasan Jalan Paulus Gentung.
“Hampir 80 persen warga Dangka dan Tetei Lanan menggantungkan hidup dari kebun sawit. Karena itu, kami berharap pemerintah daerah dapat membantu meringankan biaya operasional agar masyarakat lokal tetap bisa bersaing,” jelasnya.
Selain itu, masyarakat di sejumlah desa juga mengharapkan perhatian terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan keagamaan, serta bantuan bibit ternak untuk meningkatkan ekonomi keluarga.
Purliani menegaskan, kegiatan reses merupakan tanggung jawab moral dan konstitusional anggota DPRD untuk memastikan pembangunan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin setiap pembangunan membawa dampak langsung bagi warga. Semua aspirasi akan kami catat dan prioritaskan sesuai tingkat urgensinya,” tegasnya.
Namun ia juga mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah pada tahun anggaran 2026 cukup menantang, mengingat adanya pengurangan alokasi dana dari pemerintah pusat lebih dari setengah triliun rupiah.
“Kondisi ini tentu berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah. Karena itu, kami berharap masyarakat dapat memahami jika tidak semua usulan bisa direalisasikan sekaligus. Pemerintah akan memprioritaskan program yang paling mendesak dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.(IB1).
