Foto: Pansus LKPJ DPRD Barsel saat mengelar RDP beserta pihak eksekutif
Buntok,Sampurna News.com – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Barito Selatan (Barsel) mulai menguliti isi LKPJ Bupati Barsel Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat klarifikasi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Barsel, DPRD menyoroti masih adanya laporan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai belum lengkap dan kurang rinci.
Rapat berlangsung di ruang gabungan komisi DPRD Barsel, Selasa (21/4/2026), dipimpin Ketua Pansus LKPJ Hermanis dan dihadiri seluruh anggota pansus.
Dari pihak eksekutif hadir Penjabat Sekretaris Daerah Ita Minarni, para asisten, serta kepala OPD di lingkungan Pemkab Barsel.
Ketua Pansus Hermanis menegaskan, klarifikasi dilakukan agar DPRD memperoleh gambaran utuh terkait pelaksanaan program dan penggunaan anggaran selama 2025.
“Masih ada beberapa bagian dalam dokumen LKPJ yang belum tergambar secara menyeluruh. Karena itu kami meminta penjelasan langsung dari OPD agar progres program bisa diketahui secara rinci,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, sejumlah kepala OPD mengakui masih terdapat kekurangan dalam penyajian data dan dokumen pendukung yang disampaikan kepada DPRD.
Temuan itu menjadi catatan serius pansus agar ke depan penyusunan LKPJ dilakukan lebih cermat, sistematis, dan akuntabel.
Selain menyoroti kelengkapan data, pansus juga menekankan pentingnya sinkronisasi program daerah dengan visi pembangunan provinsi maupun pemerintah pusat.
Langkah itu dinilai penting agar arah kebijakan daerah berjalan sejalan dan capaian pembangunan dapat diukur secara jelas.
Pansus turut memberikan sejumlah rekomendasi awal kepada OPD agar kelemahan serupa tidak kembali terulang pada penyusunan LKPJ tahun berikutnya.
Jika masih diperlukan pendalaman, DPRD memastikan OPD terkait akan kembali dipanggil untuk memberikan penjelasan lanjutan.
Hermanis menambahkan, pembahasan LKPJ Bupati Barsel Tahun Anggaran 2025 masih berlanjut dan dijadwalkan rampung pada 12 Mei 2026. Hasil evaluasi nantinya akan disampaikan DPRD sebagai rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah. (IB1).
