Foto: Ketua DPRD BarselIr.HM Farid Yusran.MM saat menerima Laporan hasil dari komisi II (26/8/2026).
BUNTOK, SampurnaNews.com – Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Ir. H. M. Farid Yusran meminta pemerintah daerah lebih mengutamakan program dan kegiatan yang bersifat penting serta mendesak dalam pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS 2026.
Hal tersebut disampaikan Farid Yusran didampingi Wakil Ketua I DPRD Barsel Ideham, usai memimpin rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Barsel terkait penyampaian masukan dari Komisi I, II dan III terhadap program dan kegiatan mitra kerja perangkat daerah, Rabu (26/8/2026), di ruang gabungan komisi DPRD Barsel.
Menurut Farid, kondisi keuangan daerah yang masih dalam masa efisiensi, ditambah situasi darurat akibat kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), membuat pemerintah harus semakin selektif dalam menentukan penggunaan anggaran.
“Yang harus dilihat pertama dari anggaran yang diusulkan adalah apakah itu penting dan mendesak. Kalau tanpa itu orang tidak bisa melakukan apa-apa, berarti itu masuk kategori penting dan mendesak,” ujar Farid.
Ia mencontohkan penanganan karhutla yang saat ini membutuhkan dukungan peralatan memadai. Menurutnya, jumlah personel yang dikerahkan untuk memadamkan kebakaran harus diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana.
“Kita ambil contoh, ratusan orang didatangkan untuk memadamkan api di lahan, tetapi alatnya hanya dua buah.
Akibatnya yang bisa bekerja hanya sedikit, sementara yang lain tidak kebagian alat dan terpaksa diam karena tidak bisa ikut memadamkan api,” jelasnya.
Karena itu, Farid mendorong agar pemerintah daerah memprioritaskan pengadaan peralatan pemadam karhutla, termasuk pompa air dan perlengkapan pendukung lainnya yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Makanya apa yang akan kita laksanakan nanti mestinya menambah pengadaan alat pompa dan alat lainnya yang cocok untuk mereka bekerja memadamkan api,” tegasnya.
Farid menambahkan, program yang tidak masuk kategori penting dan mendesak sebaiknya ditunda atau ditempatkan sebagai prioritas berikutnya. Langkah tersebut dinilai penting agar anggaran yang terbatas benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Hal-hal di luar itu mestinya bisa kita belakangkan,” katanya.
Sementara itu, Plt Sekda Barsel Ita Minarni menjelaskan bahwa rapat Banggar tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan yang telah dilakukan masing-masing komisi DPRD bersama Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) mitra kerja.
Dalam pembahasan tersebut, terdapat sejumlah usulan penambahan maupun pengurangan anggaran. Namun, Ita menegaskan bahwa seluruhnya masih sebatas usulan yang nantinya akan kembali dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Ini akan kita bahas kembali di rapat TAPD urgensinya, apakah layak untuk ditambahkan atau dikurangi anggarannya. Namanya juga usulan, maka kita tampung sembari melihat kondisi keuangan daerah,” terang Ita.
Ia menyebutkan, salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian adalah anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karena berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Seperti BPJS, pasti kita tambah. Karena bila BPJS tidak ditambah, masyarakat berobat jadi berat karena harus membayar sendiri,” jelasnya.
Selain itu, Ita mengatakan kebutuhan pembiayaan tenaga dokter juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus dicarikan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
“Termasuk gaji dan kelangkaan dokter, itu wajib kita carikan sumbernya dari mana,” pungkasnya. (IB1).
