Foto : Ketua DPRD Barsel Ir.HM. Farid Yusran. MM
BUNTOK, SampurnaNews.com – Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kemarau panjang mulai dirasakan masyarakat Kabupaten Barito Selatan, terutama mereka yang menggantungkan kehidupan dari sektor perkebunan, hasil hutan dan perikanan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Kabupaten Barito Selatan dalam pembahasan KUA-PPAS Rencana APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Ketua DPRD Barito Selatan, Ir. HM Farid Yusran, MM, mengatakan, pemerintah daerah tidak cukup hanya berfokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga harus memikirkan keberlangsungan ekonomi masyarakat yang terdampak.
Menurut Farid, sejumlah kelompok masyarakat mulai kehilangan atau mengalami penurunan sumber pendapatan akibat kondisi kemarau dan karhutla yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
“Yang terdampak bukan hanya lingkungannya. Masyarakat yang menggantungkan hidup dari alam juga ikut terkena dampaknya,” kata Farid saat pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan Barito Selatan, Rabu (9/9/2026).
Ia mencontohkan para penyadap karet yang mengalami penurunan penghasilan. Selain produksi getah yang berkurang akibat musim kemarau, sebagian kebun karet masyarakat juga terdampak kebakaran.
Kondisi serupa dialami masyarakat yang selama ini mencari rotan sebagai sumber penghasilan. Aktivitas mereka ikut terganggu akibat kondisi hutan dan kemarau berkepanjangan.
Sementara itu, masyarakat yang bekerja sebagai nelayan juga menghadapi penurunan hasil tangkapan di sejumlah sungai, danau maupun rawa.
Farid menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian dalam penyusunan APBD Perubahan 2026. Sebab, apabila kondisi kehilangan penghasilan berlangsung terlalu lama, dapat menimbulkan persoalan sosial baru di tengah masyarakat.
“Ketika masyarakat kehilangan mata pencaharian sementara kebutuhan hidup terus berjalan, tentu ini harus menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.
Karena itu, DPRD mendorong agar program pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi salah satu perhatian dalam perubahan anggaran. Bantuan stimulan dinilai dapat menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk membantu masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan.
Farid mengatakan, bantuan tersebut harus diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat atau kelompok yang benar-benar terdampak.
“Kalau anggaran terbatas, harus diprioritaskan kepada kebutuhan yang paling mendesak. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan perlu dibantu agar mereka tetap bisa bertahan,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga Januari sehingga pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi sejak sekarang.
Ia juga mengingatkan agar dampak ekonomi akibat karhutla tidak dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah daerah perlu mencari alternatif kegiatan ekonomi yang memungkinkan masyarakat tetap memperoleh pendapatan selama kondisi alam belum kembali normal.
“Kita harus membuka jalan agar masyarakat tetap mempunyai sumber penghasilan. Jangan sampai tekanan ekonomi kemudian berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih besar,” katanya.
Farid menambahkan, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah. Karena itu, program dan anggaran yang berkaitan dengan penanganan bencana maupun pemulihan ekonomi masyarakat harus disinergikan.
DPRD Barsel, lanjutnya, akan terus mengawal pembahasan APBD Perubahan 2026 agar kebijakan anggaran benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang mendesak dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Pemerintah harus hadir bukan hanya saat api muncul, tetapi juga setelahnya. Masyarakat yang terdampak harus mendapat perhatian agar bisa kembali bangkit secara ekonomi,” pungkasnya. (IB1)
