Foto: Ketua DPRD Barsel, Ir.HM Farid Yusran.MM.
BUNTOK, SampurnaNews.com – Kondisi kemampuan keuangan daerah menjadi perhatian DPRD Kabupaten Barito Selatan dalam pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Legislatif meminta pemerintah daerah memastikan setiap kegiatan yang dianggarkan memiliki dukungan pendanaan yang jelas.
Ketua DPRD Barsel, HM Farid Yusran, mengatakan jangan sampai program yang masuk dalam APBD Perubahan justru tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran.
Hal tersebut disampaikan Farid setelah mengikuti rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis (10/9/2026).
Menurut Farid, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) perlu melakukan evaluasi dan penghitungan kembali terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada sisa tahun anggaran.
“Semua dinas dan perangkat daerah harus menghitung kembali secara realistis berapa kegiatan yang mampu dilaksanakan dengan anggaran yang tersedia,” katanya.
Farid menjelaskan, berdasarkan pembahasan sementara, masih terdapat potensi dana transfer pemerintah pusat yang masuk ke daerah hingga akhir tahun sekitar Rp203 miliar.
Dana tersebut terdiri dari sisa Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp43 miliar serta proyeksi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp160 miliar.
Untuk DBH, dari total Rp137 miliar, realisasi yang telah diterima daerah mencapai Rp94 miliar. Dengan demikian, masih ada sekitar Rp43 miliar yang diproyeksikan belum masuk.
Sementara DAU berada pada kisaran Rp40 miliar per bulan. Jika dihitung untuk empat bulan tersisa, penerimaan tersebut diperkirakan mencapai Rp160 miliar.
Namun, Farid menegaskan potensi penerimaan itu tetap harus dihitung secara hati-hati karena pemerintah daerah juga memiliki berbagai kewajiban belanja yang harus dipenuhi.
Ia meminta agar penyusunan APBD Perubahan tidak hanya berorientasi pada banyaknya program, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan hingga akhir tahun.
“Jangan sampai rencana kerja yang dibahas legislatif dan eksekutif tidak didukung ketersediaan dana yang memadai,” tegasnya.
DPRD, lanjut Farid, menginginkan adanya kesesuaian antara perencanaan kegiatan dengan kemampuan fiskal daerah. Dengan demikian, anggaran yang disepakati nantinya benar-benar dapat direalisasikan dan tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.
“Yang penting kita hitung dulu secara nyata berapa kemampuan kita, berapa yang bisa dilaksanakan dengan uang yang ada,” pungkas Farid. (IB1)
