Foto: Anggota DPRD Barsel DR.H.Lisawanto.SE.MAP
Buntok, SampurnaNews.com – Penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel) mendapat perhatian dari Anggota Komisi II DPRD DR.H.Lisawanto.SE.MAP. Menurutnya, kebijakan tersebut harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara maksimal.
“Penerapan WFH harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang efektif agar tidak mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. Karena itu, pelaksanaan WFH tidak boleh sampai menghambat layanan yang diterima masyarakat,” ujar
DR.H.Lisawanto.SE.MAP saat dibincangi awak media di sela menghadiri Rapat Paripurna Persetujuan Bersama tentang Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025, Kamis (9/7/2026).
Politisi Gerinda Barsel itu mengatakan, pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah yang harus tetap menjadi prioritas, baik melalui pelayanan langsung di kantor maupun secara daring. Menurutnya, masyarakat tidak boleh dirugikan akibat adanya perubahan pola kerja ASN.
Ia menilai setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus mampu mengatur pembagian tugas pegawai secara proporsional, sehingga layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap berjalan normal dan responsif.
“WFH adalah bagian dari penyesuaian sistem kerja. Namun, yang paling penting adalah hasil kerjanya tetap maksimal. Jangan sampai masyarakat datang ke kantor pemerintah tetapi tidak mendapatkan pelayanan karena petugas bekerja dari rumah,” tegasnya.
Masih dikatakan pria yang akrab dengan awak media itu, pemanfaatan teknologi informasi harus dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan WFH. Dengan sistem digital yang baik, koordinasi antar pegawai maupun pelayanan kepada masyarakat dapat tetap berlangsung secara efektif dan efisien.
Ia juga berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan WFH agar kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
“Evaluasi harus terus dilakukan. Jika ditemukan kendala yang berdampak pada pelayanan masyarakat, maka perlu segera dilakukan perbaikan. Intinya, kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya. (IB1).
