BUNTOK, SampurnaNews.com – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel) bersama DPRD setempat menetapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1,188 triliun.
Penetapan tersebut menunjukkan adanya penurunan signifikan dibandingkan APBD murni 2026, terutama akibat berkurangnya pendapatan dan transfer keuangan dari pemerintah pusat.
Wakil Bupati Barsel, Khristianto Yudha, mengatakan pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026 berkurang Rp100,102 miliar atau turun 7,83 persen, sehingga menjadi sekitar Rp1,178 triliun.
“Untuk belanja daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 berkurang sebesar Rp199.731.578.510,97 atau turun 14,39 persen menjadi sebesar Rp1,188 triliun,” kata Khristianto Yudha saat rapat paripurna DPRD Barsel di Buntok, Senin (14/9/2026).
Ia menjelaskan, penurunan belanja terjadi pada sejumlah pos. Belanja operasi berkurang sekitar Rp31,280 miliar, sedangkan belanja modal mengalami pengurangan paling besar, yakni Rp153,294 miliar atau 53,66 persen.
Sementara itu, Belanja Tidak Terduga (BTT) justru meningkat 100 persen, dari sebelumnya Rp5 miliar menjadi Rp10 miliar. Sedangkan belanja transfer berkurang Rp20,156 miliar atau 18,50 persen.
Pada sisi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan yang sebelumnya diasumsikan Rp110 miliar dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) juga mengalami penurunan Rp99,629 miliar atau 90,57 persen.
Khristianto menyebutkan, perubahan KUA-PPAS diarahkan untuk sejumlah kebutuhan prioritas, antara lain pergeseran antar rekening, kegiatan dan program, serta fasilitasi pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah mengoptimalkan anggaran untuk pengendalian inflasi serta penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui BTT.
Pemkab Barsel juga melakukan penyesuaian strategi dan kebijakan pembangunan daerah agar tetap selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Ketua DPRD Barsel HM Farid Yusran mengatakan, penurunan APBD perubahan 2026 mencapai sekitar Rp200 miliar dibandingkan APBD murni.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari berkurangnya transfer keuangan dari pemerintah pusat. Bahkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Barsel juga mengalami penyusutan.
“Berkurangnya nilai tersebut karena berbagai macam hal, di antaranya terkait transfer keuangan daerah dari pusat yang ternyat ke berkurang. Dalam kondisi seperti ini, PAD juga menyusut,” kata Farid.
Ia berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH), mengingat struktur APBD Barsel masih sangat bergantung pada dana transfer.
“Kalau transfernya dikurangi, kita jadi payah, karena sebagian besar anggaran Barito Selatan bergantung pada transfer pusat,” tegasnya.(IB1).
